Musyawarah jorong hari kedua dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2022 hingga 2030 berlangsung di Jorong Kapalo Koto dengan penuh semangat partisipasi. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai unsur, termasuk tokoh adat, pemuda, perempuan, guru, kelompok tani, dan unsur masyarakat lainnya.

Acara secara resmi dibuka oleh anggota Badan Musyawarah (Bamus) utusan Jorong Kapalo Koto, Rudi Rinaldi, dan dipimpin langsung oleh Ketua Bamus, Yurizal. Dalam arahannya, Yurizal menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam menjaga hasil-hasil pembangunan agar tetap berkelanjutan.

“Pembangunan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan fisik, tapi bagaimana kita semua menjaga dan memeliharanya agar manfaatnya bisa dirasakan jangka panjang,” ujar Yurizal.

Semua usulan yang disampaikan masyarakat dalam forum ini dicatat dan akan dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJM tahun 2022–2030.

Peserta musyawarah dari unsur perempuan (Dok: PPID Nagari Koto Tangah Simalanggang)

Salah satu usulan menarik datang dari Mahyar, seorang guru TPA di Jorong Kapalo Koto. Ia mengusulkan agar diadakan pelatihan tentang adat salingka nagari, terutama mengenai aturan dan peraturan adat yang berkaitan langsung dengan pelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

“Banyak generasi muda yang belum memahami secara mendalam peraturan adat di nagari ini. Padahal, banyak dari aturan tersebut mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan sesama dan dengan alam,” ujar Mahyar.

Usulan ini mendapat tanggapan positif dari peserta musyawarah karena dinilai relevan dengan upaya pelestarian lingkungan dan penguatan nilai-nilai lokal dalam pembangunan. Pelatihan tersebut diharapkan bisa memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya adat sebagai pedoman hidup dan pelindung lingkungan.

Musyawarah jorong Kapalo Koto ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat memiliki kesadaran tinggi dan semangat bersama dalam menyusun arah pembangunan yang berkelanjutan, berlandaskan nilai adat, dan berorientasi pada kepentingan bersama. (SN)