Dalam upaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari periode 2022–2030 secara partisipatif, Pemerintah Nagari Koto Tangah Simalanggang mengawali rangkaian musyawarah Jorong di Jorong Tambun Ijuak. Musyawarah ini menjadi forum penting untuk menjemput langsung ide dan aspirasi masyarakat, terlebih dengan adanya perpanjangan masa jabatan wali nagari hingga tahun 2030.

Musyawarah yang digelar pada tanggal 18 Juni 2025, dihadiri oleh masyarakat Jorong Tambun Ijuak dari berbagai unsur, menandai tingginya kesadaran warga terhadap pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme warga yang telah hadir memenuhi undangan musyawarah ini. Kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan nagari adalah modal utama untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Suasana musyawarah (Dok : PPID Koto Tangah Simalanggang)

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, Yurizal, yang memfasilitasi jalannya diskusi. Suasana berlangsung hidup dan penuh semangat, dengan banyaknya masukan dari warga mengenai berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi, hingga penguatan adat dan budaya lokal.

Diskusi berlangsung cukup alot, menunjukkan bahwa masyarakat benar-benar memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan nagari. Berbagai usulan dikaji dan dipertimbangkan secara matang, hingga akhirnya tercapai kesepakatan mengenai usulan-usulan prioritas yang akan diakomodasi dalam penyusunan RPJM dan dibawa ke forum Musyawarah Nagari (Musnag) selanjutnya.

Dengan terlaksananya musyawarah ini, Pemerintah Nagari Koto Tangah Simalanggang berharap dokumen RPJM 2022–2030 akan menjadi panduan pembangunan yang menyerap aspirasi nyata masyarakat, selaras dengan masa jabatan wali nagari yang diperpanjang hingga 2030. (SN)