Pemerintah Nagari Koto Tangah Simalanggang menggelar musyawarah nagari untuk menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025. Musyawarah yang dihadiri oleh perangkat nagari, bamus, tokoh masyarakat dan pemuda -pemudi. Musyawarah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan disalurkan dengan prinsip keadilan serta transparansi. 

 Ketua Bamus nagari Koto Tangah Simalanggang membuka musyawarah dengan menyampaikan tujuan dari penetapan BLT kali ini. "Penting bagi kita untuk memastikan bantuan ini sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan, terutama di tengah kesulitan ekonomi atau pendukung lain yang mengharuskan KPM tersebut mendapatakan BLT. Kami mengharapkan setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah ini dapat menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan," ujar Yurizal.

Sebelum proses penetapan dimulai, perangkat nagari memaparkan data calon penerima BLT yang telah diseleksi berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama, seperti keluarga yang terdampak langsung oleh penurunan penghasilan atau mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya. Data tersebut kemudian dibahas bersama warga yang hadir, memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap nama-nama yang diajukan.

Setelah beberapa diskusi, peserta musyawarah sepakat untuk menetapkan daftar penerima BLT sebanyak 40 KPM, yang ditandatangi oleh perwakilan bamus sebagai pimpinan rapat yaitu Bapak Yurizal, Dan Wali Nagari Koto Tangah Simalanggang Bapak Hendra M Dt Bogah. dan ditandatangani oleh perwakilan unsur masyarakat yang hadir yaitu, PKK oleh Ibu Shinta Wulandari, LPM oleh Bapak Nursal,, MUNA oleh R Dt Paduko SIndo, Karang Taruna oleh Danny Satria, Dan Tokoh Masyarakat oleh Bapak Perlianto.

Penetapan penerima BLT ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah nagari dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, musyawarah nagari ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Musyawarah ini ditutup dengan harapan agar semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan setiap warga yang membutuhkan mendapatkan bantuan dengan seadil-adilnya.